Abaikan Hasil RDP, Komisi I Adukan Kemenkes kepada Presiden

Jakarta: Komisi I DPR RI akan menyurati Presiden Joko Widodo untuk mengadukan sikap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Sebab, lembaga yang dipimpin oleh Nila Moeloek itu tidak menindaklanjuti hasil kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) pada 14 Januari 2019, soal pembentukan gugus tugas pelayanan kesehatan terhadap TNI.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan, Kemenkes telah mengabaikan keputusan rapat yang bersifat mengikat.

“Kami akan mengirim surat kepada Presiden agar hal ini menjadi perhatian,” kata Satya, dikutip dpr.go.id, Rabu 24 Juli 2019.

Politikus Golkar itu mengungkapkan, RDP 14 Januari 2019 dihadiri oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Seluruh pihak sepakat memprioritaskan penyelesaian payung hukum terkait kekhususan rujukan berjenjang pelayanan kesehatan terhadap TNI. Salah satunya, melalui pembuatan gugus tugas.

Kemenkes pun diberikan waktu paling lambat hingg akhir Maret 2019 untuk menyelesaikan pembentukan gugus tugas tersebut. Namun, hingga saat ini Kemenkes belum menindaklanjuti pembentukan gugus tugas tersebut.

“Kami membayangkan setelah kesimpulan keluar, Kemenkes melakukan rapat koordinasi pembentukan gugus tugas sebagai tahapan pembentukan payung hukum. Namun ternyata tidak demikian,” kata Satya.

Wacana pembentukan gugus tugas tersebut tak lepas dari tugas TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan negara. Tanggung jawab tersebut harus ditopang oleh jaminan pelayanan kesehatan.

“Dibutuhkan regulasi untuk menyelesaikan sengketa pemberhentian rujukan online ke Faskes TNI dan Kementerian Pertahanan,” ujar Satya.
https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/GbmXXjyN-abaikan-hasil-rdp-komisi-i-adukan-kemenkes-kepada-presiden