DPR: Pemerintah Harus Perhatikan Pemerataan, Jangan Hanya Pertumbuhan Ekonomi

FASTNEWS, Jakarta (17/1) – DPR RI sudah menerima draf RAPBN-P 2015 dari Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro pada Jumat (9/1).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Wira Yudha, mengatakan yang menonjol dari APBN-P 2015 itu adalah perubahan asumsi makro. “Adanya nilai kurs yang berubah, adanya Indonesia Crude Price (ICP) yang berubah. Otomatis akan mengembalikan kepada penghitungan inflasi. Inflasi yang kita share 4,4 % itu realitas atau tidak,” terang Satya saat ditemui Fastnews di Gedung DPR.

Menurut Satya, seharusnya pemerintah jangan hanya membicarakan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi sebaiknya berbicara tentang pemerataan, dengan parameternya adalah Gini Ratio. Gini Ratio atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk.

Gini rasio merupakan indikator yang menunjukkan kesenjangan antara kaya dan miskin. Angka 0 menunjukkan adanya pemerataan yang sempurna dan angka 1 menunjukkan adanya kesenjangan sempurna. ”Gini ratio harus muncul di DPR supaya orang tahu gap antara si kaya dan si miskin. Jadi jangan lagi ukurannya pertumbuhan ekonomi. Fundamental ekonomi pada waktu kita menentukan antara gap si kaya dan si miskin nanti menjadi prioritas apabila ada penghematan dari pengalihan subsidi BBM. Karena harga sementaranya mendekati harga pasar tetapi tidak menggunakan mekanisme pasar,” ucap Satya.

Selain itu, di tengah menurunnya harga minyak dunia diharapkan setiap bulannya pemerintah ada penghematan. “Apapun yang berkaitan dengan pengalihan subsidi BBM harus diarahkan pada program-program jangka pendek dan panjang. Jangka pendek itu adalah yang langsung berkaitan dengan masyarakat, dan jangka panjang adalah pengelolaan infrastruktur,” jelas Satya. -

See more at: http://m.fastnewsindonesia.com/article/dpr-pemerintah-harus-perhatikan-pemerataan-jangan-hanya-pertumbuhan-ekonomi#sthash.0ikMgJ6s.dpuf