Kunjungan Menlu AS: Freeport sampai bea masuk, Indo-Pasifik sampai Korea

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dijadwalkan akan mengunjungi Jakarta akhir pekan ini untuk memulai kunjungan resmi ke Indonesia setelah menghadiri pertemuan ASEAN di Singapura.

Pada kunjungan kenegaraan yang juga menandai 70 tahun hubungan bilateral ini, sejumlah topik yang diperkirakan akan dikedepankan pemerintah Joko Widodo adalah masalah perdagangan.

Masalah itu antara lain mencakup kepastian tindak lanjut negosiasi tambang emas tembaga di Papua, ancaman penarikan preferensi khusus AS terhadap beberapa produk Indonesia, di samping juga kepastian tetap terciptanya perdamaian di kawasan.

Freeport

Setelah ditandatanganinya nota pendahuluan antara Inalum dan Freeport McMoran di Jakarta pada Kamis (12/07) sekarang pihak pemerintah Indonesia dan perusahaan Amerika yang bermarkas di di Phoenix, Arizona membicarakan rincian turunan sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak.

“Kalau head of agreement nanti akan dilanjutkan akhirnya menjadi kesediaan dari pada PT Freeport untuk mengikuti Undang-undang Minerba Indonesia dengan berbagai macam kondisi termasuk.

“Misalkan, dia meminta supaya adanya jaminan fiskal dan itu bisa dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, tentunya ini menjadi wujud yang baik karena kita bernegosiasi. Bukan masalah pemerintahan Jokowi berani atau tidak,” kata Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Satya Widya Yudha dari Fraksi Partai Golongan Karya.

 

Topik ini harus diajukan pihak Indonesia kepada Menlu Pompeo untuk mempertahankan kedaulatan negara, kata Adriana Elizabeth, peneliti senior dari LIPI.

“Indonesia juga punya kepentingan selain persoalan keuntungan ekonomi tetapi juga masalah kedaulatan yang itu menjadi semacam capaiannya pemerintahan Jokowi kalau divestasi 51% itu bisa betul-betul terealisasi walaupun detailnya negosiasinya masih sangat panjang.”

“Kalau isu itu dibicarakan harusnya ada semacam komitmen karena sudah tidak bisa lari dari head of agreement kalau itu sudah disepakati. Bagaimana itu di follow up untuk kemudian bisa betul-betul dijalankan sesuai dengan apa yang sudah disepakati,” Adriana menambahkan.

Pembelian saham PT Freeport Indonesia lewat PT Inalum -sebuah perusahaan di bawah Kementerian BUMN- senilai US$3,85 miliar atau sekitar Rp55,3 triliun, maka pemerintah Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Papua itu.

Di luar divestasi saham 51%, disetujui juga perpanjangan operasi dua kali 10 tahun hingga 2041, pembangunan smelter, dan apa yang disebut sebagai stabilitas finansial.

Ancaman penarikan GSP

Salah satu hal yang mengemuka sejak Donald Trump dari Partai Republik menjadi presiden ke-45 AS adalah lebih ditekankannya kepentingan negaranya saat berhubungan dengan negara lain.

Perang dagang terkait tarif bukan hanya terjadi antara Washington dan Beijing, tetapi Trump juga mengkaji ulang keringanan bea masuk ekspor sejumlah produk ( generalized system of preferences/GSP) yang dinikmati sembilan produk Indonesia, antara lain kayu lapis, makanan hewan, dan tembakau.

Setiap tahun pengusaha setidaknya harus membayar sekitar US$1,8 miliar atau sekitar Rp25 triliun jika Indonesia dicoret dari daftar GSP.

“Pendekatannya kan begini, Amerika mau buka front dengan semua negara atau enggak. Retorikanya Trump dia seolah-olah akan membuka front dengan semua negara. Tapi saya kira para advisor nya Trump paham juga bahwa tidak mungkin Amerika membuka front dengan semua negara dengan hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan Amerika Serikat,” kata Philips Vermonte, direktur eksekutif CSIS.

Indonesia dipandang memiliki berbagai hal yang bisa dimainkan, termasuk mengalihkan ekspor ke negara lain yang lebih menguntungkan, misalnya Cina.

“Indonesia tentunya disini bisa memainkan peranannya, apabila mereka bisa memasarkan di negara lain. Dan itu pasti akan menjadi ketakutan Amerika apabila ternyata produk-produk tersebut bisa dimanfaatkan oleh negara besar seperti Cina.

“Tentunya itu pasti harus diangkat. Supaya pemerintah Indonesia berani untuk menyampaikan ke pemerintah Cina dan selagi kita juga bisa menunjukkan bagaimana Indo-Pasifik itu bisa berperan,” kata Satya Widya Yudha dari komisi DPR yang membidangi masalah luar negeri.

Indo-Pasifik

Topik lain diperkirakan juga akan dibicarakan lawatan pertama Pompeo ke Indonesia adalah terkait dengan konsep Indo-Pasifik, yang dipandang bersaingan dengan konsep Inisiatif Sabuk dan Jalan dari Cina.

Indo-Pasifik AS melibatkan pesisir Barat, Asia Tenggara dan India, sementara konsep Cina merupakan koridor ekonomi dua pertiga dari penduduk dunia dan 70 negara.

Sampai sekarang Indonesia dipandang belum jelas posisinya apakah mendukung Amerika, Cina atau memiliki konsep tersendiri. Konsep AS dipandang lebih cenderung pada hubungan keamanan, sementara Cina lebih mementingkan masalah ekonomi.

“Presiden Jokowi kan pernah menyampaikan tentang Indo-Pasifik ala Indonesia ketika beliau ada di India. Tapi saya masih melihat, walaupun ada keywords yang disampaikan di situ, soal ASEAN sentralistis, stabilitas dan perdamaian, tetapi itu juga belum jelas sebenarnya konsep Indo-Pasifik kita apa, ” kata Adriana Elizabeth, seorang ahli yang menekuni masalah ASEAN.

Lokasi strategis Indonesia dipandang dapat memungkinkan Jakarta memainkan peran termasuk melibatkan semua pihak, termasuk Cina.

“Yang kemudian menjadi problematik ketika Presiden Trump dan Amerika meluncurkan National Security Strategy Desember tahun lalu yang mengeluarkan semacam konsep Indo-Pasifik yang dianggap oleh banyak negara itu eksklusif, bukan inklusif. Meng-exclude Cina. Indonesia melihat hal ini justru mau mengedepankan konsep yang lebih inklusif,” kata Philips Vermonte.

Korut dan nuklir

Salah satu hal yang terus dikedepankan pemerintah Trump adalah keberhasilan KTT AS-Korea Utara di Singapura pada Selasa (12/06).

Indonesia mendukung setiap langkah global demi perdamaian termasuk denuklirisasi Pyongyang dengan melakukan mengawasi kekonsistenan kedua negara.

“Menciptakan ketenangan kawasan itu menjadi tema besar bersama. Karena kita juga tidak ingin denuklirisasi itu tidak berhasil. Kan kesepakatan-kesepakatan itu harus masuk dalam tahap implementasi saat ini. Kita memonitor tentunya kesepakatan yang telah ditempuh antara Presiden Trump dengan Presiden Korea Utara,” kata Satya Widya Yudha

Sementara pihak lain memandang dalam kaitannya dengan denuklirisasi Korea, Indonesia tidak akan dapat berperan banyak.

“Paling Indonesia hanya bisa men-support. Kita ada banyak masalah domestik sehingga saya kira persoalan kita itu lebih banyak persoalan domestik. Energi untuk ikut dalam menyelesaikan persoalan yang berat seperti Korea Utara itu sepertinya juga tidak akan efisien juga untuk dilakukan,” kata Philips Vermonte.

Pada akhir bulan Juli, Korea Utara dilaporkan sedang mengembangkan rudal balistik baru di fasilitas Sanumdong dekat Pyongyang. Beberapa pejabat AS mengatakan kepada harian Washington Post bahwa satu atau dua rudal balistik terlihat sedang dibuat di lokasi itu.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45061831