LAPAN Perlu Dukungan Anggaran untuk Optimalkan Teknologi Penginderaan Jauh

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melalui teknologi penginderaan jauh mempunyai peran strategis dalam menyukseskan berbagai program pemerintah, di antaranya zero burning policy hingga kebijakan satu peta (one map policy).

Namun, peran strategis tersebut tidak akan berjalan dengan baik, jika tidak ada keberpihakan pemerintah dari sisi kebijakan dan anggaran. Hal ini yang menyebabkan Indonesia selalu tertinggal oleh beberapa negara lainnya.

Hal itu disampaikan Satya saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Stasiun Bumi Penginderaan Jauh LAPAN Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa (27/3/2018). Dalam kesempatan itu, Komisi VII DPR RI juga mengapresiasi kinerja LAPAN dalam memberikan informasi penting terkait pemanfaatan data penginderaan jauh.

“Disampaikan bahwa Indonesia setiap hari dilewati oleh satelit dari negara lain, termasuk Amerika Serikat. Jadi, kalau kita tidak memprioritaskan penginderaan jarak jauh, maka kita terpaksa harus membeli data dari negara lain. Itu satu hal yang harus kita hindari. Karenanya, kita mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana agar LAPAN punya fasilitas, sebab data penginderaan jarak jauh manfaatnya banyak sekali,” ujar Satya dalam keterangan tertulisnya, Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis, 29 Maret 2018.

Menurutnya, harus ada keberpihakan pemerintah terhadap teknologi penginderaan jarak jauh sehingga mampu menopang perkembangan zaman, khususnya terkait informasi geospasial. Nantinya, hanya akan ada satu referensi geospasial yang menjadi referensi dalam menerapkan suatu kebijakan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih informasi terkait lahan.

“Banyak hal yang bisa dilakukan dengan teknologi penginderaan jarak jauh ini, termasuk keinginan pemerintah untuk menganut kebijakan satu peta di seluruh sektor. Sehingga kita bisa menghindari adanya overlapping atau kesimpangsiuran ukuran yang tidak sama, bahkan membuat luasan Indonesia lebih luas dari ukuran peta sesungguhnya. Itu bisa dihindari kalau kita menerapkan one map policy dengan baik,” sambung Satya.

Satya menambahkan, selain menyediakan prakiraan cuaca, kegiatan keantariksaan juga membuka peluang baru pendidikan jarak jauh (tele-education) dan pelayanan kesehatan jarak jauh (tele-medicine) dengan penggunaan satelit.

Tak hanya itu, data satelit yang disediakan LAPAN sangat penting dalam membantu langkah-langkah penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta memantau titik panas kebakaran hutan (hotspot) sehingga dapat ditanggulangi secara dini. Bahkan, LAPAN dapat memberikan informasi potensi sumber perikanan di laut yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Saat ini Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh (Pustekdata) LAPAN mengoperasikan tiga stasiun bumi untuk menerima berbagai jenis data atau citra penginderaan jauh satelit, dari data satelit penginderaan jauh resolusi rendah, menengah hingga tinggi. Ketiga stasiun bumi tersebut berada di Parepare (Sulsel), Rumpin (Bogor), dan Jakarta.

Dengan adanya stasiun bumi penginderaan jauh di Parepare dan Rumpin, seluruh wilayah Indonesia dapat tercakup sesuai jangkauan dari antena bumi. Khusus untuk stasiun bumi Parepare mampu mencakup wilayah timur hingga barat Indonesia, namun tidak sampai wilayah Aceh. Sedangkan stasiun bumi di Rumpin dibangun untuk mencakup wilayah Aceh dan sekitarnya.

http://news.metrotvnews.com/peristiwa/8Ky7B0Ob-lapan-perlu-dukungan-anggaran-untuk-optimalkan-teknologi-penginderaan-jauh

also see

https://www.gatra.com/rubrik/nasional/314922-