Mengubah Paradigma Migas Indonesia

Dunia sudah memandang migas dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi dianggap sebagai sumber kekayaan atau pendapatan sebuah negara. Paradigma baru memandang migas sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Migas tak lagi dipandang sebagai sekedar komoditas untuk diperdagangkan, namun diamankan untuk ketahanan sebuah negara yang dibangun melalui ekonomi. “Sekarang bukan lagi zamannya energi mengikuti industri. Sekarang industri mengikuti energi,” ucap Satya Widya Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI di Indonesia SCM Summit 2015 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (15/4/2015).

Dalam acara yang digelar bersama oleh SKK Migas, Petronas dan British Petroleum (BP) 14-16 April 2015 tersebut, Satya bicara banyak hal strategis dalam tema Opportunities, Demand, Supply on Upstream Oil and Gas. Satya adalah politisi yang selama puluhan tahun malang melintang di dunia profesi industri migas. “Migas bukan lagi revenue (pendapatan), tapi mesin penggerak,” tegas Satya. Perubahan paradigma ini sudah ditegaskan oleh 2 Wakil Presiden RI: Boediono dan Jusuf Kalla. Keduanya sama-sama menyepakati bahwa Indonesia harus bertransformasi dalam memperlakukan migas sebagai global value chain ke national value chain. Satya mencontohkan pola lama yang dulu dilakukan pemerintah Indonesia. Kontraktor migas diundang dan ditugasi mengangkat migas. Lalu migas dijual dan dialirkan ke negara lain. “Kita memang mendapatkan revenue, tapi industri negara lain yang hidup,” tuturnya. Ketika dulu Indonesia dan negara-negara di dunia berlomba-lomba mendapatkan penghasilan dari migas, maka saat ini penghasilan itu harus mengandalkan pertumbuhan ekonomi. Migas lah yang akan menggerakkan ekonomi tersebut. Ia sebut, dulu Indonesia tidak peduli dengan mata rantai suplai hulu migas, misal berapa nilai kandungan lokal. Pokoknya migas terangkat dan terjual, Indonesia dapat devisa. Yang dilakukan Indonesia adalah menghidupi industri negara lain, dalam hal ini industri SCM hulu migas. Ini lah yang disebut dengan global value chain.

Dengan berubahnya paradigma soal migas, global value chain diubah menjadi national value chain. Industri migas nasional harus mampu menghidupkan industri lokal dengan mendorong kandungan lokal (local content) untuk dipakai di industri hulu migas. “Dengan demikian industri hulu migas membangkitkan industri dalam negeri,” tukas Satya dalam acara yang dihadiri oleh 600 peserta kalangan industri migas, akademisi dan pengamat tersebut. Bahkan, kini DPR RI meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan ekspor migas bila produksi domestik belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Memang, kata Satya, pemerintah berdalih bahwa kapasitas dan teknologi kilang belum memadai untuk permintaan itu. DPR RI maklum, namun meminta pemerintah menyerahkan road map yang jelas untuk mewujudkannya. Saat ini DPR RI bersama pemerintah juga sedang merevisi UU Migas menjadi lebih detil. Satya menjanjikan UU Migas yang baru kelak lebih bertenaga dan bernafaskan paradigma baru Indonesia dalam memperlakukan migas nasional.

Soal Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) hulu migas nasional, Satya baru memuji soal keterlibatan sektor perbankan. Sementara untuk sektor lain ia belum melihat impelementasi yang baik. Salah satu alasannya karena produk lokal juga memakai kandungan luar negeri. Ia mengaku DPR RI sering kedatangan pelaku industri SCM hulu migas yang mengadu atau minta proteksi usaha. “Mereka datang ke kita (DPR RI), minta privilage, minta perlindungan usaha, minta insentif, tax holiday atau semacamnya. Tidak masalah. Namun sebelum itu kami ingin pemerintah punya roadmap yang jelas dulu,” tegasnya. Namun Satya merasa cukup optimistis pemerintahan Jokowi-JK bisa mentransformasikan paradigma lama migas ke paradigma baru. Selain ucapan dan komitmen Jusuf Kalla, salah satu indikatornya adalah dihapusnya subsidi BBM dan konversi penggunaan BBM ke gas. [*]

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2015/04/15/mengubah-paradigma-migas-indonesia-738234.html