Pemerintah Siapkan RPP Terkait Freeport, SWY: Harus Dapat Menguntungkan Negara

Jakarta - Pemerintah Indonesia telah berupa mengakomodasi keinginan Freeport untu menjaga stabilitas investasi atas keberlangsungan tambangnya pasca penetapan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Salah satu caranya, Pemerintah Indonesia tengah akan menyiapkan payung hukum berupa rancangaan peraturan pemerintah (RPP) terkait stabilitas investasi ini. Padahal, negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan  PT Freeport sendiri masih alot. 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI,  Satya Widya Yudha  meminta, agar peraturan tersebut dapat menguntungkan pihak Indonesia. Pemerintah, kata Satya, juga harus  memasukan kebijakan tersebut kedalam konteks yang menguntungkan pihak Negara.

“Tapi, apabila ternyata penurunan pajak itu tidak menguntungkan pihak indonesia ya dia melanggar kesepakatan,” kata Satya saat dihubungi Kabar3.com, Rabu (11/10/2017).

Satya juga menjelaskan Pemerintah harus bisa menekankan Freeport agar dapat mengikuti semua aturan yang ditetapkan. Termasuk, bila ada hukum pajak yang berubah, berarti pihak Freeport harus mengikuti perubahan tersebut.

“Kita menginginkan prevailing law, jadi begitu ada hukum pajak yang berubah ya dia ngikutin. Karena, kan sekarang masih nail down, yang berarti Freeport itu mulai dia tanda tangan sampai dengan kontrak itu selesai tidak berubah besaranya. Itu namanya nail down,” imbuhnya.

http://www.kabar3.com/detail/3445/pemerintah-siapkan-rpp-terkait-freeport-satya-widya-harus-dapat-menguntungkan-negara